contoh kesimpulan tergugat perkara perceraian di pengadilan agama
KAWINDI PENGADILAN AGAMA PACITAN PADA TAHUN 2016 SKRIPSI Oleh: INTAN RIF'ATUL HAKIM Dispensasi kawin, Pertimbangan hakim, Pengadilan Agama Pacitan. Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, seperti perceraian, rawan terjadi kematian bagi ibu dan
a Tentang gugatan rekonvensi, sesuai dengan Pasal 132 a ayat (1) HIR gugatan rekonvensi dapat diajukan dalam tiap-tiap perkara tanpa harus ada hubungan objek sengketa dengan perkara konvensi, kecuali terhadap: . 1. Kalau Penggugat konvensi menuntut karena sesuatu kualitas sedang dalam rekonvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya. 2. Kalau PN yang memeriksa perkara konvensi secaraJikaAnda (sebagai tergugat) sama sekali tidak datang atau tidak diwakili oleh kuasa untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 125 Herzien Indlandsch Reglement (HIR)(S.1941-44) hakim dapat menjatuhkan putusan verstek, yakni putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut.Denganpembebanan yang diformulasikan dalam putusan pengadilan agama, maka suami tidak boleh tidak dalam melaksanakan tanggung jawab atau kewajibannya tersebut. Sayangnya pemahaman pembayaran nafkah idah dan mutah hanya dipahami sebagai kewajiban hukum yang dilaksanakan sebagai implikasi perceraian tidak melihat lebih jauh bagi kemaslahatan Seluruhnyadisebut dengan "Bukti Tergugat I" 8) Bahwa Penggugat dalam perkara a quo telah mengajukan Saksi-Saksi yakni Saudari Endang Susanti dan Saudari Endah Kris di di dalam persidangan dan telah disumpah, selain dari pada itu Penggugat juga mengajukan saksi ahli Perdata dipersidangan yakni DR.Yunanto, S.H., M.HUM. dibawah sumpah, hal mana saksi-saksi yang diajukan Penggugat dimaksud 3 Mengajukan gugatan hak asuh atas anak, yang ditujukan ke pengadilan yang ada di wilayah kediaman tergugat dalam proses ini pendaftaran gugatan akan membayar biaya perkara besaran biaya perkara berbeda beda tergantung wilayah tergugat. 4. Panitera memberikan nomor registrasi setelah pelunasan biaya perkara. 5.